PBB melarang Benny Wenda memasuki Majelis Umum PBB



JAYAPURA - Tokoh Papua Nick Meset memastikan bahwa PBB tidak mengizinkan Benny Wenda dan rombongannya memasuki aula Majelis Umum PBB dan bergabung dengan delegasi dari Vanuatu. Wenda bukan warga negara dari negara kecil itu.

"Tidak benar bahwa Benny Wenda telah bergabung dengan Majelis Umum PBB sebagai anggota delegasi Vanuatu karena PBB hanya mengizinkan perwakilan negara untuk memasuki Majelis Umum PBB di New York," kata Nick Meset kepada Antara pada hari Minggu.

Aturan yang diterapkan oleh PBB sangat ketat. Hanya warga negara yang dapat mewakili negara mereka dan bergabung dengan delegasi resmi di Majelis Umum PBB, kata Meset.

Warga mengungsi di Polres Jayawijaya saat demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan di Wamena, Jayawijaya, Papua, Senin (23/9/2019).

Nick Meset, yang ikut serta sebagai anggota delegasi Indonesia dengan Maikel Manufandu, menegaskan bahwa Benny Wenda dan rekan-rekannya tidak diizinkan memasuki persidangan. Nick Meset, yang saat ini menjadi Konsul Kehormatan Republik Nauru di Jakarta, tidak dapat mewakili negara tersebut karena ia masih warga negara Indonesia. Akibatnya, di Majelis Umum PBB, ia menjadi anggota delegasi Indonesia.

Di Majelis Umum PBB di New York, masalah Papua dan referendum tidak ada dalam agenda, kata Meset, menambahkan bahwa apa yang disebarkan oleh kelompok itu tidak benar atau bohong. Karena itu, anggota masyarakat seharusnya tidak mudah dipengaruhi oleh masalah yang berkembang biak Benny Wenda dan anggota kelompoknya, kata Meset.

Meset, yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Gerakan Papua Merdeka (OPM), mengungkapkan kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Papua disebabkan oleh provokasi Benny Wenda. "Apa yang dikatakan bahwa masalah Papua akan dibahas di PBB sudah ketinggalan zaman. Dia dan rekan-rekannya sudah melakukannya bertahun-tahun yang lalu," kata Meset.


Karena itu, publik jangan mudah terpengaruh oleh pernyataan Benny Wenda karena itu janji palsu. "Mari kita bersama-sama menciptakan rasa aman sehingga pembangunan dapat dilanjutkan di Papua sampai rakyat Papua benar-benar menjadi makmur," kata Messet.

Post a Comment

0 Comments